Prabowo Ungkap Efisiensi BUMN: Ratusan Perusahaan Ditutup, Penghematan Capai Rp50 Triliun

Jakarta, 16 September 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyoroti langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Prabowo, perampingan perusahaan negara dilakukan untuk mengurangi biaya yang dinilai tidak produktif sekaligus meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” pada Rabu, 16 September 2026, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup ratusan BUMN sejak dirinya mulai menjabat pada 20 Oktober 2024.

Presiden menyebut hingga saat ini terdapat 328 BUMN yang telah ditutup, dengan efisiensi biaya operasional atau overhead yang disebut mencapai sekitar Rp50 triliun.

“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo.

Angka tersebut merupakan bagian dari agenda restrukturisasi BUMN yang sebelumnya juga disampaikan pemerintah. Dalam penjelasan sebelumnya, pemerintah menyebut menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya, kemudian melakukan perampingan terhadap perusahaan yang dinilai tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang dipertahankan menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

Target Efisiensi BUMN hingga Rp100 Triliun

Prabowo mengatakan proses perampingan BUMN masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang ditutup dapat mencapai sekitar 750 BUMN.

Dengan demikian, menurut Prabowo, masih terdapat sekitar 400 BUMN yang menjadi bagian dari proses penataan tersebut.

Presiden berharap langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara. Jika target restrukturisasi tercapai, penghematan yang diperoleh pemerintah disebut dapat meningkat hingga sekitar Rp100 triliun.

Prabowo menilai anggaran yang sebelumnya digunakan untuk berbagai biaya overhead perusahaan dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan BUMN harus dilakukan dengan tata kelola yang lebih transparan serta menghindari praktik yang merugikan negara.

Laba Pupuk Indonesia Naik Lebih dari 250 Persen

Selain melakukan pengurangan jumlah BUMN, Prabowo juga menyoroti perusahaan negara yang mencatatkan peningkatan kinerja.

Salah satunya adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). Presiden menyebut laba bersih perusahaan meningkat sekitar 252 persen, meskipun pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.

“PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen,” ujar Prabowo.

Berdasarkan laporan kinerja semester I 2026, Pupuk Indonesia membukukan laba bersih sekitar Rp8,51 triliun, tumbuh sekitar 253 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berlangsung bersamaan dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk.

Prabowo menilai peningkatan laba tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga bagi masyarakat tidak selalu harus mengurangi kemampuan perusahaan negara dalam mencetak keuntungan.

Menurut dia, harga pupuk yang lebih rendah juga diikuti dengan peningkatan volume ketersediaan pupuk bagi petani.

PT Timah Cetak Kenaikan Laba hingga Sembilan Kali Lipat

Presiden juga mengaitkan pembenahan tata kelola sumber daya alam dengan kinerja PT Timah Tbk.

Pemerintah sebelumnya menyatakan telah menertibkan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Setelah langkah tersebut, Prabowo menyebut laba PT Timah pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp2,7 triliun, atau sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut kenaikan tersebut setara dengan sekitar 900 persen.

Data laporan keuangan semester I 2026 yang dikutip sejumlah sumber menunjukkan laba bersih PT Timah mencapai sekitar Rp2,71 triliun, meningkat 804,6 persen secara tahunan dari sekitar Rp300,07 miliar pada semester I 2025. Karena itu, angka “900 persen” merupakan angka yang disampaikan Presiden dalam konteks perbandingan yang ia gunakan.

Pemerintah Tekankan Tata Kelola BUMN

Prabowo mengatakan pembenahan BUMN tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga ingin memastikan perusahaan yang dipertahankan mampu memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Dalam pidato sebelumnya, Presiden menyebut sejumlah BUMN mencatat pertumbuhan laba pada semester I 2026, antara lain PT Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN. Peningkatan tersebut disebut sebagai bagian dari proses pembenahan perusahaan negara.

Menurut Prabowo, efisiensi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih. Ia menegaskan jajaran direksi BUMN tidak boleh memanfaatkan perusahaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan negara agar anggaran, sumber daya, dan aset BUMN dapat digunakan secara lebih efektif.

Dengan restrukturisasi tersebut, pemerintah berharap BUMN yang dipertahankan bukan hanya memiliki struktur yang lebih ramping, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja, memberikan layanan yang lebih baik, serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.